Peristiwa Penting
Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
A. KEADAAN JEPANG MENJELANG AKHIR KEKUASAANNYA DI
INDONESIA
Jepang yang awalnya hanyalah sebuah Negara biasa
akhirnya mampu menjadi Negara besar bahkan mampu menunjukkan eksistenisnya
dimata dunia terlebih setelah dia berhasil mengalahkan angkatan laut Amerika
Serikat di Pearl Harbour. Hal ini membuat Jepang semakin leluasa untuk
memperluas kekuasaannya. Negara barat yang merasa keadaan Jepang merupakan
ancaman, bergabung membentuk front ABCD com. Tetapi ketika terjadi peperangan
ternyata front ABCD com pun mengalami kekalahan sehingga secara otomatis daerah
yang berada dibawah kekuasaan ABCD com jatuh ke tangan Jepang termasuk
Indonesia yang saat itu dibawah kekuasaan Belanda. Meskipun begitu Belanda
tidak mau menyerah begitu saya mereka pergi menyingkir ke Australia untuk
menghimpun kekuatan sebab bagi mereka Indonesia masih wilayahnya yang
sewaktu-waktu dapat diambil kembali.
Sejak saat itu Jepang terlibat dalam Perang di
lautan Pasifik yang sering disebut dengan Perang Asia Timur Raya. Semakin lama
kondisi Jepang semakin kurang menguntungkan disebabkan beberapa hal :
1. Kondisi Ekonomi dalam negeri
Jepang semakin mengalami krisis sebab harus
melakukan pembiayaan untuk setiap perang yang terjadi, yang membutuhkan biaya
besar. Meskipun Jepang juga mengambil keuntungan dari negara jajahan tetapi
tetap saja belum mampu menutupi kebutuhan untuk perang tersebut.
2. Keadaan Politik dalam negeri
Karena terfokus akan ambisinya untuk menundukkan dan menguasai daerah
lain maka keadaan politik di Jepang sendiri kurang diperhatian.
3. Keadaan Jepang
semakin kurang menguntungkan terlebih karena pada Juli 1944 kepulauan Marina
jatuh ke tangan sekutu ditambah lagi sekutu berhasil membom Pulau Saipan yang
merupakan kota besar dan merupakan pusat kekuasaan Jepang di lautan Pasifik
serta wilayah tersebut letaknya sangat strategis dengan pusat kota di Jepang
yaitu Tokyo. Selain itu Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan kepulauan Marshall
yang merupakan benteng pertahanan pasukan Jepang jatuh pula ke tangan sekutu.
Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya serta Tarakan dan Balikpapan juga diserang
oleh sekutu.
4. Keadaan tersebut
membuat posisi pasukan Jepang semakin terdesak di Asia Pasifik. Karena
kedudukannya yang semakin sulit membuat Jepang senanjutnya menetapkan kebijakan
yang lebih lunak bagi daerah jajahannya dan memberikan peluang usaha
mempersiapkan kemerdekaan di daerah yang didudukinya. Akhirnya pada tanggal 17
Juli 1944, Jendral Hideki Tojo meletakkan jabatannya sebagai perdana
mentri dan digantikan oleh Jendral Kuniaki Koiso yang mempunyai
tugas untuk memulihkan kewibawaan Jepang di mata bangsa Asia dengan menjanjikan
kemerdekaan kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 7 September
1944, Jendral Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia
didepan Parlemen Jepang tujuannya adalah agar rakyat tidak mengadakan
perlawanan terhadap Jepang dan bahkan mau membantu Jepang dalam berbagai
peperangan. Sebagai bentuk keseriusan janji tersebut bendera merah putih boleh
dikibarkan di kantor pemerintahan tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.
5. Jepang
perkembangannya semakin sering mengalami kekalahan seperti pada tanggal 7 Mei
1945 Jepang mengalami kekalahan dalam perang melawan negara yang tergabung
dalam front ABCD di Laut Karang.
6. Keadaan Jepang
semakin buruk terlebih ketika pasukan Amerika Serikat berhasil menyerang
pusat-pusat industri milik Jepang dan berhasil membumi hanguskannya yaitu pada
tanggal 6 Agustus 1945 berhasil membom kota Hirosima yang diperkirakan 80 ribu
orang meninggal karena peristiwa ini, sementara itu pada tanggal 9 Agustus 1945
kota Nagasaki berhasil dibom juga.
7. Dibomnya kedua kota pusat
industri besar tersebut membuat keadaan Jepang yang sudah buruk semakin tidak
dapat berbuat apa-apa apalagi penghasilan dari kedua kota itulah yang sedikit
banyak membiayai setiap peperangan Jepang. Akhirnya Jepang terpaksa harus
menyerah pada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
8. Sejak saat itu
Jepang terpaksa meninggalkan daerah pendudukannya dan menyerahkan pada sekutu
demikian pula Indonesia. Meskipun Jepang telah menyerah pada tanggal 14 Agustus
1945 dan tidak lagi menjalankan perannya sebagai penguasa wilayah Indonesia
tetapi sekutu belum juga datang untuk mengambil alih sehingga di Indonesia
terjadi kekosongan kekuasaan.
B. KONDISI INDONESIA
Berbagai kondisi Jepang yang semakin kacau dan
upayanya untuk menarik simpati rakyat membuat pemerintah pendudukan Jepang di
Jawa yaitu Jendral Kumakichi Harada akhirnya tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan
dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
atau Dokuritsu Junbi Cosakai sebagai tindak lanjut bagi pelaksanaan
Janji Koiso mengenai kemerdekaan Indonesia.
Tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan
pembentukan negara Indonesia medeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai
tata pemerintahan Indonesia merdeka.
Anggota dari BPUPKI ada 67 orang (?) yang terdiri
dari tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran.
Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 orang Indonesia serta 7 orang Jepang(?).
Dengan ketuanya Rajiman Wediodiningrat.
BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di
gedung Cuo Sangi In di jalan Pejambon.
BPUPKI mulai bekerja dalam sidang pertama dari
tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Tujuannya merumuskan undang-undang
dasar. Sebelum merumuskan konstitusi negara harus merumuskan dasar negara
Indonesia yang akan menjiwai undang-undang dasar. Untuk mendapatakan rumusan
dasar negara tersebut maka acara sidang adalah mendengarkan pidato dari beberapa
tokoh pergerakan seperti:
1. Sidang tanggal 29
Mei 1945, Muh Yamin mengumumkan rumusan Lima azas dasar negara kebangsaan
Republik Indonesia, yaitu :
“Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan
Kesejahteraan Rakyat”.
2. Sidang tanggal 31
Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan lima prinsip dasar dasar negara yang
dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu
“Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan
Sosial”
3. Sidang tanggal 1
Juni 1945, Ir. Sukarno, mengemukakan lima dasar dasar negara Indonesia yang
dinamakan PANCASILA, yaitu
“Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/ Peri Kemanusiaan, Mufakat/
Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa”
Apa yang dikemukakan Sukarno tersebut dikenal dengan istilah Pancasila.
Tanggal 1 Juni di kenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato itu sekaligus mengakhiri masa sidang
pertama BPUPKI. Setelah itu BPUPKI mengalami masa reses (istirahat) selama satu
bulan lebih. Sebelum masa reses dibentuk Panitia kecil (Panitia Sembilan)
dengan ketua Ir. Sukarno yang bertugas mengolah usul dari konsep para anggota
mengenai dasar negara Indonesia.
22 Juni 1945 Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja
panitia sembilan ke anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan
Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta
Charter. Menurut dokumen tersebut dasar negara Indonesia adalah sebagai
berikut.
- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan itu diterima untuk selanjutnya
dimatangkan dalam sidang kedua BPUPKI yang akan diselenggarakan mulai 10 Juni
1945.
Selain itu terdapat pula sidang tanggal 14 Juli
1945 yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang Dasar, dari sidang
disepakati bahwa harus adanya :
· Pernyataan Indonesia merdeka
· Pembukaan undang-undang dasar
· Batang tubuh UUD yang kemudian disebut
Undang-undang Dasar (berisi wilayah negara (sama dengan Hindia Belanda), bentuk
negara kesatuan, pemerintahan republik, bendera nasional Sang Merah Putih, dan
bahasa nasional bahasa Indonesia)
7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap
telah dapat menyelesaikan tugasnya yaitu menyusun rancangan UUD bagi negara
Indonesia merdeka dan diganti PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
atau Dokuritsu Junbi Iinkai dengan Ir. Sukarno sebagai ketua.
Mereka meresmikan pembukaan serta batang tubuh
Undang-undang Dasar 1945. Tugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan
mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia.
Anggota PPKI terdiri dari 21 orang Indonesia diketuai oleh Sukarno dan Hatta
sebagai wakilnya.
Secara simbolik PPKI dilantik oleh Jendral
Terauchi dengan mendatangkan Sukarno, Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat ke
Saigon tanggal 9 Agustus 1945.
Hasilnya cepat lambat kemerdekaan bisa diberikan
tergantung kepada kerja PPKI. Terauchi menyampaikan keputusan bahwa kemerdekaan
Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh pelaksanaan
kemerdekaan diserahkan seluruhnya kepada PPKI.
Persamaan BPUPKI dan PPKI
1. Sama-sama
merupakan organisasi bentukan Jepang
2. Dibentuk ketika
kondisi Jepang semakin terpuruk.
3. Dibentuk dalam
rangka mewujudkan keinginan janji Koiso untuk memberikan kemerdekaan bagi
negara Indonesia.
4. Maksud
sebenarnya Jepang membentuk keduanya hanya untuk menarik simpati rakyat
Indonesia, mendapat dukungan dari rakyat Indonesia sehingga tidak akan muncul
perlawanan dari rakyat Indonesia.
Perbedaan BPUPKI dan PPKI
No.
|
PEMBEDA
|
BPUPKI
|
PPKI
|
1
|
Waktu dibentuk
|
Ketika Jepang menyadari kondisinya sudah
kritis setelah Saipan dibom sekutu tepatnya dibentuk tanggal 1 Maret 1945.
|
Dibentuk ketika Jepang sudah tidak dapat
berbuat banyak hal setelah perekonomiannya lumpuh dengan dibomnya kota
Nagasaki, dibentuk tepatnya tanggal 7 Agustus 1945
|
2
|
Kepanjangan
|
Badan Penyalidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
|
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
|
3
|
Istilah dalam bahasa Jepang
|
Dokuritsu Junbi Cosakai
|
Dokuritsu Junbi Inkai
|
4
|
Alasan dibentuk
|
Merencanakan persiapan proklamasi
kemerdekaan Indonsia
|
Realisasi dari janji kemerdekaan
Indonesia sebab Jepang telah menentukan akan memberikan kemerdekan bagi
bangsa Indonesia(14 Agst 1945)
|
5
|
Tugas Utama
|
Mempersiapkan hal-hal penting mengenai
tata pemerintahan Indonesia merdeka
|
Melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan
mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia
|
6
|
Hasil yang dicapai
|
Menyusun rancangan UUD bagi negara
Indonesia merdeka
|
Meresmikan dan mensyahkan Undang-undang
Dasar 1945 (membentuk pemerintahan RI)
|
7
|
Keanggotaan
|
Terdiri dari kurang lebih 67 orang yang
terdiri dari tokoh utama pergerakan nasional Indonesia serta 7 orang Jepang
|
Terdiri dari 21 orang Indonesia
|
8.
|
Keterlibatan Jepang
|
Jepang terlibat dalam keanggotaan BPUPKI
untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan
|
Semua diserahkan rakyat Indonesia
sehingga tidak terdapat keterlibatan Jepang
|
C. PERISTIWA RENGASDENGKLOK
Latar Belakang Peristiwa Rengasdengklok
a.
Kekalahan pasukan Jepang terhadap sekutu yang
ditandai dengan menyerahnya Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945.
b.
Terjadinya kekosongan kekuasaan sebab Jepang
sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia sementara itu sekuta yang harusnya
mengambil alih kekuasaan tak kunjung datang.
c. Berita kekalahan
Jepang akhirnya diketahui dan tersebar di kalangan pemuda Indonesia melalui
siaran radio luar negeri pada tanggal 15 Agustus 1945.
d. Berita kekalahan
Jepang tersebut menyebabkan munculnya semangat para pemuda untuk segera
memperoleh kemerdekaannya. Mereka menganggap bahwa kemerdekaan merupakan hak
dari rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada bangsa atau Negara lainnya
apalagi diberikan oleh orang lain sehingga selagi ada kesempatan maka harus
digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu proklamasi harus dilaksanakan diluar
PPKI yang merupakan bentukan Jepang.
e. Sementara itu
dalam menghadapi situasi tersebut golongan tua sangat ragu-ragu untuk mengambil
inisiatif memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai anggota PPKI mereka
harus mendukung rencana yang telah dirumuskan PPKI yaitu bahwa proklamasi
akan dilaksanakan sesuai ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah
Jepang (24 Agustus 1945). Bagi golongan tua soal cepat atau lambat kemerdekaan
Indonesia tidak penting yang lebih penting bahwa proklamasi kemerdekaan harus
dipersiapkan secara matang. Lagi pula kemerdekaan Indonesia baik datang dari
pemerintah Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak perlu
dipersoalkan (tidalah penting) yang terpenting yang harus dihadapi saat ini
adalah pasukan sekutu yang akan datang.
f. Terjadinya
perbedaan pendapat antara golongan tua (Sukarno, Hatta, dan anggota PPKI) dan
golongan muda (Sukarni,Chaerul Saleh,Adam Malik,Wikana (para mahasiswa dan
anggota PETA) mengenai waktu yang tepat untuk mengumandangkan Proklamasi
Kemerdekaan inilah yang menjadi hal mendasar hingga menyebabkan terjadinya
peristiwa Rengasdengklok.
Peristiwa Rengasdengklok merupakan sebuah peristiwa sebagai reaksi terhadap perbedaan pendapat
antara golongan tua dan golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia dengan
membawa Sukarno dan Hatta ke kota Rengasdengklok.
Terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 (Pkl. 04.00).
Di rumah warga keturunan Tionghoa Jo Ki Song.
Sehari penuh Sukarno-Hatta berada di Rengasdengklok dan ditekan pemuda
agar bersedia segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan yang lepas dari
pengaruh Jepang
Tujuan Peristiwa Rengasdengklok adalah untuk mengamankan Sukarno-Hatta dari pengaruh pemerintaha
pendudukan Jepang dalam merencanakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia.
Tujuan dipilih kota Rengasdengklok :
Jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang.
Merupakan kota kecil di kabupaten Karawang dan letaknya
jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon.
Batalion PETA Jakarta dan Rengasdengklok sering
berlatih bersama sehingga jika ada gerakan dari pasukan Jepang dapat dengan
mudah diketahui dan dihalangi.
Dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang
hendak datang ke Rengasdengklok (Karawang).
Dampak dari peristiwa Rengasdengklok
Dari peristiwa tersebut akhirnya terjadilah
kesepakatan sebagai berikut.
· Berdasarkan
pembicaraan Sudancho Singgih dengan Sukarno, Sukarno bersedia memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta
· Sementara itu di
Jakarta terjadi kesepakatan antara Ahmad Subardjo (golongan tua) dengan Wikana
(golongan muda) bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta.
· Laksamana
Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di
rumahnya. Sehingga rumahnya akan digunakan sebagai tempat perundingan untuk
membicarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
· Jusuf Kunto
mengantar Ahmad Subardjo menjemput Sukarno-Hatta di Rengasdengklok (17.30).
· Ahmad Subarjo
memberikan jaminan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan
tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB.
· Setelah ada
jaminan, Komandan Kompi Peta setempat Sudancho Subeno bersedia melepaskan
Sukarno-Hatta ke Jakarta.
D. PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Upaya Perumusan Teks Proklamasi:
o Kurang lebih
pukul 23.00 Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta setelah singgah dirumah
masing-masing langsung menuju ke Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam
Bonjol No. 1, yang dianggap paling aman dari ancaman militer Jepang.
o Sebelum menyusun
naskah Maeda mengantar Soekarno-Hatta menghadap Mayor Jenderal Nishimura untuk
menjajaki sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tetapi pertemuan
tersebut tidak mencapai kata sepakat meskipun begitu Sukarno mengharapkan
Jepang tidak menghalangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan
segera dilaksanakan.
o Di ruang makan
rumah Laksamana Muda Maeda yang dihadiri 30 orang naskah proklamasi dirumuskan
dan dikonsep oleh Sukarno (menulis) yang disempurnakan oleh Hatta (usulan
kalimat terakhir dari naskah Proklamasi) dan Ahmad Subardjo (usul kalimat
pertama dalam naskah Proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI).
o Setelah selesai
naskah tersebut hendak ditandatangani. Sukarno mengusulkan agar seluruh hadirin
menandatangani naskah proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Hal ini
diperkuat oleh Hatta dengan mengambil contoh Declaration of Independence.
Hal ini ditentang oleh Sukarni, ia mengusulkan agar yang menandatangani naskah
proklamasi adalah Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan usul tersebut
diterima dengan baik oleh para hadirin.
o Sukarno meminta
Sayuti Melik untuk mengetik naskah tulisan tangan tersebut dengan
perubahan-perubahan yang telah disepakati.
Perubahan dari naskah yang ditulis tangan dengan
naskah yang diketik:
Naskah Tulis
Tangan
|
Naskah yang
diketik
|
Wakil-wakil Bangsa Indonesia
|
Atas Nama Bangsa Indonesia
|
Djakarta, 17-8-‘05
|
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ‘05
|
Tempoh
|
Tempo
|
05 merupakan tahun Jepang 2605.
Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia :
v Tempat :
Awalnya diputuskan akan diselenggarakan di Lapangan IKADA, sebab disana
telah dipersiapkan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk
mendengarkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena
jalan-jalannya dijaga ketat oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap maka
dikawatirkan akan terjadi bentrokkan antara rakyat Indonesia dengan pihak
Jepang. Sehingga disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan
Indonesia dilaksanakan di depan rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur
No. 56 Jakarta.
v Waktu :
Hari Jum’at 17
Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (9 Ramadhan 1364 H)
v Peralatan (sound system,
spiker,dsb) dipersiapkan oleh Wilopo.
v Tiang bendera yang terbuat
dari bamboo dipersiapkan oleh Suhud tiang tersebut ditancapkan di depan teras
rumah Soekarno.
v Bendera dijahit tangan oleh
Fatmawati Soekarno dengan bentuk ukuran standar untuk dikibarkan.
v Para pemimpin bangsa
Indonesia mulai berdatangan dan setelah Bung Hatta tiba tepat pada pukul 10.00
WIB acara dimulai dengan pidato singkat dari Bung Karno yang dilanjutkan acara
sebagai berikut.
- Pertama : Pembacaan Teks
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
-
Kedua :
Pengibaran Bendera Merah Putih (Suhud dan Latief Hendraningrat)
diiringi lagu Indonesia Raya
- Ketiga : Sambutan Walikota Suwirjo
Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia :
Ø Proklamasi
merupakan pernyataan berdasarkan hukum dan resmi bahwa bangsa Indonesia
telah merdeka.
Ø Dengan
Proklamasi, bangsa Indonesia menjadi pelopor bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika
untuk memerdekakan diri dari penindasan bangsa asing ( bangsa Asia pertama yang
merdeka setelah PD II selesai.
Ø Proklamasi
menyebabkan bangsa Indonesia semakin percaya pada kekuatan sendiri yang telah
menjadikannya bangsa yang merdeka, bebas dari tekanan dan terlepas dari
penjajahan bangsa asing yang telah dideritanya sejak lama.
Ø Dengan
kemerdekaan ini bangsa Indonesia berhak mengatur sendiri negaranya dan mulai
menjalankan kehidupan kenegaraannya (baik dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dsb) sendiri tanpa diatur oleh bangsa
lain serta berusaha sekuat tenaga mempertahankannya dari gangguan bangsa asing.
Ø Proklamasi
merupakan jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan bangsa Indonesia dalam
mencapai masyarakat baru yang bebas dari tekanan dan ikatan.
Ø Proklamasi
merupakan momentum nasional dalam pembentukan Negara Indonesia yang merdeka,
bebas dari segala bentuk penjajahan asing.
Ø Proklamasi
merupakan titik puncak perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang telah
mengantarkannya ke pintu gerbang kebebasan menjadi tongak sejarah baru bagi
bangsa Indonesia.
Ø Proklamasi bukan
merupakan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia tetapi terus berjuang untuk
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapainya itu.
Upaya Penyebarluasan Berita Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Setelah Proklmasi berita kemerdekaan Indonesia
segera menyebar di Jakarta dan selanjutnya disebarkan ke seluruh Indonesia.
Penyambutan berita Proklamasi terbukti dengan adanya pelucutan senjata pasukan
Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan dan semangat terus berjuang untuk
merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penyebarluasan berita
Proklamasi tersebut dilakukan melalui,
o Radio kantor
berita Jepang, Domai yang berhasil dikacaukan. Berita proklamasi
tersebut tersiar pada tanggal 17 Agustus 1945 sebanyak tiga kali. Bahkan setiap
30 menit hingga siaran berakhir pukul 16.00 berita tersebut terus diulang.
Berita kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat tersebar hingga ke luar negeri
melalui jaringan Jepang sendiri. Berita kemerdekaan Indonesia tersebut terus
tersebar kemana-mana.
o Surat Kabar,
surat kabar yang pertama menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan
Indonesia adalah Tjahaja di Bandung dan Soeara Asia di Surabaya.
Hampir seluruh harian di jwa dalam penerbitan tanggal 20 Agustus 1945 memuat
berita proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
o Selebaran yang
disebarkan di penjuru kota.
o Spanduk dan
Pamflet dipasang ditempat-tempat strategis yang mudah dilihat khalayak ramai.
o Aksi
corat-coretan pada tembok-tembok atau bahkan pada gerbong-gerbong kereta
api.
o Penyebaran
berita dari mulut ke mulut secara beranting, salah satu kelompok yang terkemuka
yaitu kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor.
o Berita
Proklamasi disiarkan ke daerah-daerah melalui utusan daerah yang kebetulan
waktu itu mengikuti sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, diantaranya
Teuku Moh. Hasan (Sumatra), Sam Ratulangie (Sulawesi), I Gusti Ketut Puja
(Sunda Kecil/Nusa Tenggara), Hamidhan (Kalimantan), Latuharhary (Maluku)
o Pengiriman
delegasi ke Negara-negara sahabat untuk menyebarluaskan berita proklamasi
kemerdekaan, misalnya Mr. Pilar dan Mr. A.A Maramis ke India guna mendapat
dukungan atas kemerdekaan RI.
E. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN,ALAT KELENGKAPAN, dan KEAMANAN NEGARA
INDONESIA
Sebagai Negara yang baru merdeka Indonesia belum memiliki pemimpin dan
pemerintahan yang berdaulat, oleh karena itu diadakan sidang PPKI dalam upaya
pembentukan pemerintahan, alat kelengkapan, dan keamanan negara Indonesia.
1. Sidang tanggal
18 Agustus1945, menghasilkan keputusan sebagai berikut:
a. Mengesahkan dan
menetapkan UUD RI yang dikenal dengan nama UUD 1945.
b. Memilih dan
menetapkan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
(secara aklamasi)
c. Pembentukan
Komite Nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuknya MPR dan
DPR.
2. Sidang tanggal
19 Agustus 1945, menetapkan mengenai :
- Pembagian wilayah Indonesia
Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa
beserta gubernurnya, yaitu :
a) Jawa
Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
b) Jawa
Tengah :
R. Panji Soeroso
c) Jawa
Timur : R.A Soerjo
d) Kalimantan
: Ir. Mohammad Noor
e) Sulawesi
: Dr. Sam Ratulangi
f) Maluku
: Mr. J. Latuharhary
g) Sunda
Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja
h) Sumatera
: Mr. Teuku Moh. Hasan
i) Dua daerah
istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta
- Pembentukan Dpartemen dan Kementrian
Pembentukan 12 Departemen dan 4 kementrian negara untuk membantu
presiden.
a) Departemen Dalam Negeri : Wiranata Kusumah
b) Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo
c) Departemen
Kehakiman : Dr. Soepomo
d) Departemen Keuangan : A.A Maramis
e) Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokrodisuryo
f) Departemen
Pengajaran : Ki Hajar
Dewantara
g) Departemen Penerangan : Amir Syarifudin
h) Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri
i) Departemen
Pertahanan : Supriyadi
j) Departemen
Kesehatan
: Boentaran Martoatmodjo
k) Departemen Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso
l) Departemen
Pekerjaan Umum : Abikusno
Tjokrosujoso
m) Menteri
Negara
: Wachid Hasyim
n) Menteri
Negara
: R.M Sartono
o) Menteri
Negara
: M. Amir
p) Menteri
Negara
: R. Otto Iskandardinata
3. Sidang tanggal
22 Agustus 1945, PPKI membentuk tiga badan yaitu :
- Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI)
Dibentuk komite nasional sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa
Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang didasarkan kedaulaan rakyat.
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta, sedangkan
Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota propinsi.
Tanggal 29 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anggota KNIP di Gedung
Kesenian Jakarta dengan ketua Kasman Singodimejo.
- Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)
Awalnya PNI dibentuk sebagai partai tunggal di Indonesia tetapi keputusan
tersebut ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Tujuan PNI adalah mewujudkan
Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan
kedaulatan rakyat.
- Pembentukan Tentara Kebangsaan
Sehubungan dengan pembentukan Tentara Kebangsaan maka dibentuk Badan
Keamanan Rakyat/ BKR (23 Agustus 1945) yang kemudian ditetapkan sebagai
bagian dari badan penolong keluarga korban perang. Badan ini ditujukan untuk
memelihara keselamatan rakyat. BKR dibentuk sebagai pengganti Badan Penolong
Korban Perang (BPKP). BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah.
Akhirnya karena desakan para pemuda anggota BKR maka dibentuk tentara
kebangsaan yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara
Keamanan Rakyat (TKR). Pada 25 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI) dalam upaya untuk mendirikan tentara yang
percaya pada kekuatan sendiri. Pada 3 Juni 1947, TRI berganti nama menjadi Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan untuk membentuk tentara kebangsaan
yang benar-benar profesional siap untuk mengamankan NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia).
Sistem
Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan
Sistem Pemerintahan Indonesia di awal masa
Kemerdekaannya adalah Sistem PRESIDENSIIL. Sistem Pemerintahan ini sesuai
dengan rumusan Undang-undang Dasar 1945, dimana Presiden sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dan kedudukan mentri adalah sebagai pembantu presiden.
“Menteri merupakan pembantu presiden (pemerintah) yang diangkat dan
diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri bertanggungjawab kepada
presiden”. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemerintahan Indonesia dibentuklah
departemen dan kementrian. Seharusnya pembentukan kementrian diserahkan pada
presiden tetapi untuk negara Indonesia yang baru merdeka ini pembentukan
Departemen dan Susunan Kementrian Negara diserahkan pada panitia kecil (Ahmad
Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo,Kasman Singodimejo). Akhirnya berdasarkan
sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 pada tanggal 12 September 1946 dibentuklah
Kabinet Presidensiil (Kabinet RI I) dengan 12 departemen dengan 4 menteri
negara. Sementara itu untuk melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia
dibagi dalam 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa dimana masing-masing wilayah
mempunyai gubernur yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan
keputusan di daerah.
Tetapi perkembangannya karena pengaruh dari
golongan sosialis yang ada dalam KNIP maka usia kabinet Presidensiil tidak lama
yaitu sejak 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Sejak tanggal 14
November 1945 Indonesia menggunakan sistem Kabinet PARLEMENTER dengan Perdana
Menteri pertamanya yaitu Sutan Syahrir. Sistem Kabinet Parlementer inilah yang
katanya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan
sistem pemerintahan Demokrasi dimana cirinya adalah adanya DPR (parlemen) yang
anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Pola pemerintahan ini
merupakan bentuk penerapan demokrasi yang ada di negara Belanda yang
berdasarkan multipartai yaitu sistem pemerintahan parlementer. Jika
menggunakan kabinet presidentil maka presiden berperan sebagai pemimpin kabinet
dan kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Tetapi jika menggunakan kabinet
Parlementer maka presiden bertanggungjawab kepada parlemen (KNIP).
Kabinet Parlementer ini terbentuk karena memang
sebenarnya direncanakan oleh KNIP. Dimana “kabinet (menteri) bertanggungjawab
langsung kepada KNIP (parlemen) dengan kekuasaan legislatifnya. Selain itu
tujuan dibentuk kabinet Parlementer adalah untuk mengurangi peranan presiden
yang dianggap terlalu besar.
Untuk mewujudkan ambisi KNIP tersebut maka mulai
dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP) pada 16 Oktober
1945 (Sidang KNIP I). Langkah selanjutnya adalah mengubah fungsi KNIP dari
hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya dipegang
MPR/DPR, disetujui dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No. X yang
ditandatangani wakil presiden. Dengan dikeluarkan maklumat tersebut maka
kekuasaan presiden berkurang yaitu hanya dalam bidang eksekutif saja. Sementara
itu KNIP sebagai badan Legislatif menggantikan MPR dan DPR sebelum terbentuk.
Selain kedua hal tersebut KNIP juga mengusulkan pembentukan partai politik
sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dan paham yang
berkembang di masyarakat. Usulan tersebut disetujui dengan mengeluarkan
Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai
politik.
Adapun partai-partai yang berhasil dibentuk adalah Partai Nasional
Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai
Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai
Rakyat Jelata (PRJ), Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI), Persatuan
Rakyat Marhaen(Permai), Partai Rakyat Sosialis (Paras), Partai
Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik Republik Indonesia
(PKRI).
Terbentuknya kabinet Syahrir (parlementer I)
merupakan suatu bentuk penyimpangan pertama pemerintah RI terhadap ketentuan
UUD 1945. Sebab dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa “pemerintahan harus dijalankan
menurut sistem kabinet Prsesidensiil, dimana menteri sebagai pembantu presiden”
sementara itu pelaksanaannya” mentri (kabinet) bertanggungjawab langsung pada
parlemen (KNIP)”. Karena menggunakan sistem parlementer maka kabinet dan
parlemen (KNIP) selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kedudukan.
Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan oleh parlemen
(KNIP).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar